(Jakarta, 25/3/2011) Untuk menyempurnakan masterplan rencana pembangunan induk pelabuhan Greater Jakarta dengan mengembangkan Kalibaru Utara seluas 77 hektar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menunggu respon dari seluruh stakeholder.
Dirjen Perhubungan Laut, Sunaryo mengemukakan, pihaknya sengaja melakukan sosialisasi dengan mengundang para stakeholder seperti dari Kadin, Bapenas, Pelindo, dan para calon investor untuk memaparkan hasil masterplan yang sudah dirampungkan.
“Kami menunggu respon dan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan masterplan yang sudah disiapkan. Awal April merupakan finalisasi dari perampungannya,” jelas Sunaryo di Jakarta, Jumat (25/3).
Seperti diketahui, masterplan rencana induk pelabuhan Greater Jakarta (Tanjung Priok) sebelumnya sudah pernah dibuat pada 2007 lalu, namun dilakukan perubahan disesuaikan dengan market, pasar, dan sosial budaya setempat.
Sunaryo berharap setelah penyelesaian masterplan, maka persiapan tender bisa dilaksanakan dalam satu bulan ke depan dan pelaksanaannya di Mei mendatang untuk tender mencari investor yang akan melaksanakan pembangunan Kalibaru Utara.
Dia juga menegaskan bahwa proses tender tidak bisa diabaikan karena sudah mutlak kewenangan regulator untuk pelaksanaanya bukan dilaksanakan oleh operator seperti isu yang beredar di luar selama ini.
Dengan adanya informasi yang simpang siur tersebut, ditambahkan Sunaryo membuat bingung para calon investor, kemana mereka semestinya melakukan penawaran diri untuk ikut membangun Kalibaru Utara.
Kendati belum diputuskan siapa investor yang akan melakukan pelaksanaan pembangunan Kalibaru Utara, namun Sunaryo mengingatkan agar memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
“Jangan sampai hanya membuang limbah yang akan mengganggu masyarakat. Investor hendaknya mawas terhadap kebutuhan lingkungannya,” tegas Sunaryo.
Selain itu, diharapkan kegiatan reklamasi dan seluruh pembangunan pelabuhan terminal Kalibaru Utara bisa selesai pada 2014 mendatang dan bisa segera dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan angkutan laut.
“Untuk alur, kola, dan breakwater (pemecah gelombang) akan dibangun oleh pemerintah,’ ujar Sunaryo. (CHAN)