Badung – Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan yang memiliki arti yang penting bagi Indonesia. Indonesia patut berbangga dengan statusnya sebagai negara kepulauan. Selat dan laut bukanlah pemisah antara satu pulau dengan yang lainnya tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di balik terwujudnya negara kesatuan dengan wilayah laut yang luas ini, ada perjuangan diplomasi yang harus selalu diingat, yaitu Deklarasi Djuanda.
Deklarasi Djuanda dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan. Banyak tantangan dan hambatan dari berbagai negara tetangga, terutama negara-negara besar dan adidaya. Tantangan dari Amerika Serikat dan Australia merupakan rintangan yang paling keras. Beruntung, perjuangan diplomasi ini tetap diteruskan oleh diplomat Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, sehingga deklarasi Djuanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Dengan status baru negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah tidak lagi sebatas luas daratan (17.300 pulau) tapi juga meliputi luas lautan di antara pulau di seluruh Nusantara (70% dari luas wilayah NKRI). Selain Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, masih ada sekitar 51 negara pulau dan kepulauan di dunia yang menjadi anggota Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
Presiden Joko Widodo menyayangkan sebagian besar masyarakat di Nusantara belum peduli terhadap status negara kepulauan, mereka masih menganggap wilayah laut terpisah dari wilayah daratan, padahal konsep negara kepulauan daratan dan lautan merupakan satu kesatuan wilayah NKRI.
“Laut bukanlah pemisah, laut adalah penghubung antar pulau, sehingga menjadi satu kesatuan dengan daratan sebagai sumber penghidupan dimana banyak rejeki tersimpan didalamnya, laut adalah anugrah tuhan yang harus kita jaga, harus kita muliakan,” ujar Presiden Jokowi.
Manfaatkan Secara Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat
Presiden Jokowi mengungkapkan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat Indonesia menjadi negara kuat dan makmur dengan memanfaatkan kekuatan kemaritiman yang berkelanjutan.
Pemerintah, pada dekade tahun 2014-2024 menugaskan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mulai menyatukan wilayah Nusantara dengan meningkatkan konektivitas seluruh wilayah / teritorial NKRI dengan membuka jalur pelayanan moda transportasi darat, laut dan udara serta kereta api – ke seluruh wilayah Nusantara.
Konektivitas transportasi ini bertujuan agar mobilitas orang dan barang dapat terhubung mulai dari Jawa, luar Jawa sampai wilayah Indonesia Timur bahkan ke daerah 3 TP, menjadi satu kesatuan, tidak tersekat sebagai negara kepulauan.
Dengan terhubungnya seluruh wilayah Nusantara, akan memberikan dampak positif terhadap upaya memajukan perekonomian daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang bernilai ekonomis –yang diminati pasar domestik maupun global, seperti halnya produk pertambangan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan, perikanan, produk kerajinan / seni budaya hingga potensi pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Genjot Pariwisata Negara-Negara Kepulauan
Potensi pariwisata negara kepulauan menjadi topik bahasan utama dari AIS Forum 2023. Ihwal diselenggarakan AIS Forum bermula sebagai wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan sedunia yang bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi permasalahan global yang dialami negara negara anggota AIS
AIS Forum secara periodik bertujuan untuk menguatkan peran AIS Forum / Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.
Dalam pertemuan AIS Forum 2023 yang diselenggarakan pada 11 Oktober 2023, di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) telah menghasilkan sejumlah kesepakatan di sektor pariwisata. Adapun kesepakatan tersebut yaitu mewujudkan mitigasi (upaya mengurangi resiko bencana) dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik.
Pariwisata Sebagai Leading Sektor Perekonomian Negara-Negara Kepulauan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, usai mengikuti KTT AIS Forum 2023 mengungkapkan bahwa negara-negara pulau dan kepulauan yang berpartisipasi di AIS Forum 2023 sepakat menjadikan pariwisata sebagai sektor dengan kontribusi besar terhadap ekonomi. Maka konsep pariwisata berkelanjutan menjadi kunci yang sangat strategi.
Indonesia – dalam forum tersebut menyajikan program Cultural Experience sebagai wahana untuk mempromosikan keragaman dan kekayaan pariwisata dan ekonomi kreatif domestik kepada negara-negara peserta konferensi. Menteri Sandiaga juga mengingatkan ada permasalahan bersama yang dihadapi oleh negara pulau dan kepulauan di sektor pariwisata, yaitu permasalahan emisi Gas dan Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan.
Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional/kolaborasi dengan manca negara pada tahun 2030.
Pada AIS Forum tersebut, Indonesia berbagi pengalaman yang selama ini telah dijalankan terkait upanya menurunkan efek GRK di sektor pariwisata, seperti penerapan carbon footprint di mana wisatawan dapat menghitung berapa besar emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perjalanan. Perhitungan jejak karbon tersebut nantinya dikonversi menjadi nilai uang selanjutnya disalurkan untuk mendukung program positif seperti penanaman pohon, renewable energy, hingga pengembangan ekowisata.
Sejauh ini Kemenparekraf bekerja sama lintas instansi serta pemerintah daerah, telah menetapkan lokasi dalam pelaksanaan program tersebut yakni di Plataran Menjangan di Taman Nasional Bali Barat, Mangrove Tembudan Berseri di Berau, Pantai Tiga Warna di Clungup Mangrove Conservation-Malang, Bukit Peramun di Belitung, serta Taman Wisata Mangrove Klawalu di Sorong.
"Indonesia memberikan satu keteladanan dengan karbon kalkulator yang sudah kita implementasikan melalui program penanaman mangrove yang kita lakukan dan ini menjadi showcase," kata Sandiaga.
Carbon Footprint diungkapkan Sandiaga juga tertuang dalam Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan yang ditandatangani dalam konferensi. Deklarasi ini menyatakan komitmen negara pulau dan kepulauan untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai masalah bersama, dengan prinsip dasar solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. "Seluruh negara yang berpartisipasi sepakat untuk mendorong kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi beberapa isu riil yang kita hadapi sekarang, selain masalah GRK, juga masalah sampah plastik, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Sandiaga.
Presiden Ingatkan Tata Kelola Maritim yang Baik
Presiden Jokowi bersama para pimpinan negara yang hadir di KTT AIS Forum 2023 sepakat untuk memegang tiga prinsip yang dituangkan dalam Deklarasi Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan sebagai landasan peningkatan kerja sama.
Dukungan penuh Indonesia untuk deklarasi sebagai wujud komitmen dalam mendorong kerja sama yang sudah terjalin agar negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia semakin solid menghadapi berbagai tantangan dunia dengan berkolaborasi.
Tantangan di masa mendatang yang harus dihadapi bersama,, di antaranya kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah, dan limbah yang semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.
Untuk mengatasi/menghadapi tantangan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan salah satu fokus perhatian AIS Forum 2023 mengenai tata kelola marintim yang baik.
“Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat negara-negara AIS akan menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman,”ujar Presiden. (IS/AS/SHL/HG).