JAKARTA – Semua negara memerlukan investasi untuk mendorong tumbuhnya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tidak terkecuali Indonesia. Investasi menjadi instrumen vital dan menjadi bagian penting bagi perekonomian. Bagi Indonesia, investasi merupakan keniscayaan karena negara ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan.

Dalam sebuah acara Anugerah Layanan Investasi 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, pada Rabu (08/11/2023) lalu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengungkapkan investasi tidak hanya menopang pembangunan berkelanjutan di negara ini, tetapi juga memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-langkah Strategis Menggenjot Realisasi Investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin mengajak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan iklim investasi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi. Menurutnya, aspek utama tata kelola yang harus terus diperkuat mencakup perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta inovasi dan pengawasan.

“Pastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga memberikan maslahat bagi isu-isu sosial, kebudayaan, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat mesti merasakan manfaat dari investasi, antara lain, melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, serta harmonis dengan lingkungan dan bumi,” ujarnya.

Wapres, Ma’ruf Amin juga meminta peluang investasi pada sektor industri halal agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan perlu segera ditindaklanjuti. Ia menilai, sektor ini potensial untuk digarap karena nilai konsumsi produk halal dunia cukup besar.

Yang juga menjadi perhatian Wapres adalah pentingnya menggali potensial-potensi di setiap daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan dari masuknya investasi. Investasi, lanjut Wapres akan membawa dampak berganda bagi perekonomian daerah dan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Acara semacam ini (Anugerah Layanan Investasi 2023) dapat mendorong kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh dan memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan investasi untuk pembangunan.

“ Penghargaan ini akan semakin memperkuat semangat dan komitmen kita bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha, guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia,” ujar Wapres.

Investasi di Indonesia Terus Tumbuh

Masuknya berbagai investasi di semua sektor usaha dalam dekade terakhir terus mengalami pertumbuhan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia seperti yang dikutip berbagai media melaporkan, realisasi investasi yang telah dicapai hingga September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau sebesar 75,2 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden yaitu sebesar Rp1.400 triliun.. Bahlil juga melaporkan bahwa proporsi nilai realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa, yaitu sebesar 51,8 persen. Diharapkan hal ini akan memicu keseimbangan distribusi perekonomian di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Tingginya arus investasi yang masuk, baik yang berasal dari investor global maupun investor domestik tidak lepas dari peran kementerian/lembaga (K/L) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di provinsi/kabupaten/kota.

Peran tersebut meliputi upaya percepatan pelaksanaan berusaha serta penanganan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di provinsi/kabupaten/kota.

Peran kementerian/lembaga dan DPMPTSP menjadi sangat penting karena berada di garda terdepan serta yang terkait dengan obyek investasi yang akan dilakukan.

Dukungan Layanan Permudah Investasi

Untuk mengukur dukungan investasi Kementerian/Lembaga dan DPMPTSP kabupaten/kota/provinsi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penilaian kinerja terhadap 546 pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) se-Indonesia dan 18 K/L yang memiliki kaitan dengan percepatan pelaksanaan berusaha serta penanganan pelayanan perizinan berusaha. Penilaian dilakukan secara objektif dan seimbang dengan melibatkan K/L dan organisasi pelaku usaha.

Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Kementerian /Lembaga pemberi layanan investasi terbaik pada 2023 adalah ;

Kategori Kementerian/Lembaga Terbaik:
1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah Provinsi Maluku

Kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik:
1. Pemerintah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Kabupaten Siak
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Kategori Pemerintah Kota Terbaik:
1. Pemerintah Kota Surakarta
2. Pemerintah Kota Surabaya
3. Pemerintah Kota Manado

Kategori Penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia:
1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Kabupaten Merauke
3. Pemerintah Kota Ambon

Terus Memberi Pelayanan Terbaik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan apresiasinya atas penganugerahan tersebut. “Kami berterima kasih kepada Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta kepada Menteri Investasi BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Menhub juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia.

Bagi insan Perhubungan, bekerja secara tulus ikhlas, serta memberikan pelayanan terbaik dan professional adalah standar yang harus dilakukan dimana saja.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia. Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi, " ujar Menhub. (IS/AS/SHL/HG)