Berita

Baca Selengkapnya
14 Jun 2007 2742 View

MENHUB PIMPIN RAKOR TIMNAS PENANGGULANGAN KEADAAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT

(Puskompublik, Jakarta 14/06/07) Menteri Perhubungan Ir. Jusman Syafii Djamal pada hari Rabu 13 Juni 2007 memimpin Rapat Koordinasi Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut bertempat di ruang Mataram Departemen Perhubungan. Rapat koordinasi tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembangkan suatu kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan tindakan cepat, tepat dan terkoordinasi dalam penanggulangan minyak di laut dan penanggulangan dampak lingkungan. Oleh karena itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 ini disusun sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi yang baik terhadap semua instansi yang terlibat di dalamnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Jun 2007 3839 View

TIGA FOKUS UTAMA DEPHUB DALAM MENSUKSESKAN INPRES NO.6 TAHUN 2007

(Puskom Publik, Jakarta, 13/06/07) Departemen Perhubungan siap mensukseskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menekankan pada 3 fokus yang menjadi tanggung jawab utama Departemen Perhubungan. Demikian ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal saat mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dalam jumpa pers pengumuman pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2007 tersebut di Jakarta, Selasa (12/06). "Dalam Inpres No.6 Tahun 2007 ini Dephub mendapatkan tanggung jawab menyangkut 3 fokus utama, yaitu perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infastruktur dan pengembangan system informasi terhadap UMKM," ujarnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Jun 2007 3835 View

MENGEJAR ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT*

Sejak diangkat menjadi Menteri Perhubungan 7 Mei lalu, Jusman Syafii Djamal praktis punya waktu hanya 2,5 tahun untuk membenahi sistem transportasi nasional. Presiden memberi instruksi kepadanya untuk menekan angka kecelakaan kereta api dan ferry sampai titik terendah. Namun, ia mengaku juga punya tanggung jawab khusus membenahi sistem transportasi nasional. Untuk itu bersama Dirjen Perhubungan Udara Budi M. Suyitno, ia beritikad merengkuh road map to zero accident. Lebih jelas ikuti petikan wawancara dengan A. Darmawan, Gatot Rahardjo dan Dudi Sudibyo, 28 Mei lalu di Jakarta berikut ini :

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Jun 2007 3294 View

HASIL AUDIT KINERJA BANDAR UDARA TANGGAL 3-18 MEI 2007

(Puskompublik/Jakarta 13/6/07) Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan publik  di bandar udara sesuai dengan regulasi , ketentuan atau standar nasional dan internasional yang berlaku, serta sebagai tindak lanjut road map to safety and security Ditjen Perhubungan Udara, telah dilakukan audit kinerja bandar udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Jun 2007 4015 View

TIM RAMP CHEK KESELAMATAN PENERBANGAN PERIODE JUNI 2007 DIBENTUK

(Puskompublik/Jakarta 13/6/07)Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 4 Juni 2007 telah membentuk Tim Ramp Chek Keselamatan Penerbangan Periode Juni 2007 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/101/VI/2007. Tim Ramp Chek tersebut terdiri dari Inspektur Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara serta Staff Administrator Bandar Udara Soekarno Hatta, Makassar, Medan, Surabaya dan Denpasar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jun 2007 3887 View

TINGGINYA HARGA BBM DI AS TAK KURANGI MINAT UNTUK PERJALANAN JAUH

(Puskompublik/Jakarta 8/6/07) Fenomena "peak season" transportasi seperti tradisi "mudik" waktu lebaran ternyata bukan hanya milik masyarakat Indonesia saja. Melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, juga menjadi suatu tradisi masyarakat di Amerika Serikat dalam menghabiskan waktu liburan musim panas mereka. Sesuai dengan pemberitaan Surat Kabar Chicago Tribune (22/5/07), diperkirakan 38 juta orang AS akan berlibur dan melakukan perjalanan dengan kendaraan pada musim panas tahun 2007. Hal ini meningkat 1,7% dibandingkan dengan jumlah tahun lalu.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 Jun 2007 3853 View

DEPHUB BAHAS ANGGARAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN 2008 DENGAN DPR RI

(Jakarta, Puskom Publik 7/6/07) Departemen Perhubungan bersama Komisi V DPR RI membahas rencana anggaran pembangunan perhubungan untuk tahun 2008 (Rabu,6/6/07) dalam acara rapat dengar pendapat di DPR RI. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dephub Wendy Aritenang dalam paparannya mengatakan anggaran yang diusulkan untuk pembangunan perhubungan pada tahun 2008 sebesar Rp. 25,66 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan program-program strategis yang cukup besar pada tahun 2008 (lihat garis besar program strategis Dephub). Anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan dengan UPT/Satker/Dinas Perhubungan dan hasil Musrenbangnas dengan Bappenas dan Bappeda seluruh Indonesia. Selain itu anggaran tersebut juga akan dipergunakan bagi pembangunan perhubungan di daerah tertinggal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 Jun 2007 3464 View

DEPHUB CARI MODEL TERBAIK UNTUK SWASTA GARAP USAHA PERKERETAAPIAN

(Puskompublik, Jakarta 7/6/07) Departemen Perhubungan terus mengkaji mengenai model penyelenggaraan perkeretaapian antara swasta, pemerintah dan BUMN. Pola kerjasama tersebut tengah dibahas dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) demikian ditegaskan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal kepada wartawan di Kantor Dephub kemarin. Pola kerjasama tersebut adalah saling menguntungkan dan yang utama masuknya operator swasta diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, perbaikan sarana prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tegas Menhub.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Jun 2007 3990 View

PEMBINAAN SDM FAKTOR UTAMA TERCAPAI KESELAMATAN TRANSPORTASI

(Puskompublik, Jakarta 6/6/07) Untuk terciptanya keselamatan transportasi perlu didukung berbagai faktor seperti sarana prasarana serta regulasi yang memadai. Namun Pembinaan sumber daya manusia yang bertujuan terbentuknya aparatur yang profesional dan kompeten serta memiliki budaya mengutamakan keselamatan transportasi adalah faktor utama tercapainya keselamatan transportasi, khususnya bagi aparatur Departemen Perhubungan sebagai regulator di bidang transprtasi. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Wendy Aritenang pada pembukaan Pemantapan Pembinaan Kepegawaian Departemen Perhubungan tahun 2007 yang dilaksanakan di Bandung tanggal 5 Juni 2006. Lebih lanjut Wendy Aritenang mengatakan bahwa sebagai faktor utama terciptanya keselamatan transportasi, aparatur Departemen Perhubungan perlu dibina sejak awal yaitu mulai saat dilakukan penerimaan (rekruitmen) pegawai. Saat penerimaan pegawai harus betul-betul dilakukan dengan pemilihan kemampuan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 Jun 2007 4165 View

SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA PADA 4 PERUSAHAAN DICABUT

< p align="justify">(Jakarta, Puskompublik 5/6/07) Departemen Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara mencabut 4 (empat) Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC/Aircraft Operation Certificate) pada 4 perusahaan yaitu PT Alfa Trans Dirgantara, PT Nurman Avia Indopura, PT Aviasi Upata Raksa Indonesia dan PD Prodexim. Keputusan pencabutan ini diambil setelah keempat perusahaan tersebut tidak mampu melakukan perbaikan dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara dalam batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang tidak dapat dipenuhi tersebut antara lain tidak dapat menindaklanjuti seluruh temuan audit keselamatan dan tidak menguasai/memiliki pesawat udara yang laik udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik