31 Jul 2019
3525 View
Jakarta - Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk
membangun dan mengembangkan infrastruktur untuk memenuhi tugas fungsi dalam
melayani masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi khususnya
sektor perhubungan darat, pemerintah menawarkan skema baru dalam pembangunan,
pengembangan, serta pengoperasian infrastruktur yaitu melalui kerjasama dengan
melibatkan badan usaha. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Djoko
Sasono saat mewakili Menteri Perhubungan dalam pembukaan Investor Gathering
Kementerian Perhubungan di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Rabu (31/7).Saat ini, terdapat beberapa prasarana infrastruktur yang
telah dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan pada sektor
transportasi darat yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, 128 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor atau jembatan timbang, serta 3 (tiga) Pelabuhan
Penyeberangan. Dalam pengoperasian dan pengelolaan prasarana tersebut,
Sesjen Djoko mengatakan terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam
pembangunan, pengembangan, serta pengoperasianya. “Kendala yang dihadapi
seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang bersumber
APBN, perubahan lokasi akibat perubahan administrasi wilayah, serta adanya
perkembangan sistem teknologi perlu diatasi secara bersama-sama, “jelas Djoko. Djoko mengatakan infrastruktur merupakan sebuah fasilitas
yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang juga merupakan bentuk tanggung
jawab Pemerintah untuk melayani masyarakat. Oleh sebab itu Kementerian
Perhubungan saat ini berupaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur
yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan melibatkan
peran badan usaha dalam pelaksanaannya.Lebih lanjut, Sesjen Djoko mengatakan Kementerian
Perhubungan berupaya untuk terus melakukan sosialisasi, baik dalam bentuk
konsultasi publik terhadap stake holder terkait, guna mendapatkan masukan
positif untuk meningkatkan aspek teknis yang dibutuhkan dalam melengkapi
dokumen-dokumen persyaratan kerjasama, maupun melalui Investor Gathering yang
menjadi sarana dalam pengenalan proyek-proyek infrastruktur yang ada di
Perhubungan Darat, serta dapat memberikan informasi proyek yang
selengkap-lengkapnya kepada calon investor sebagai bahan dalam mempertimbangkan
ketertarikan pada proyek yang ditawarkan. “ Saya berharap Investor Gathering yang dihadiri oleh
berbagai kalangan ini dapat menjadi forum komunikasi yang konstruktif dalam
menjajaki minat calon mitra dan menghasilkan best practice yang optimal dan
dapat diterima oleh setiap kalangan, “tutup Djoko.Senada dengan Sesjen Djoko, Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setyadi menambahkan sesuai arahan Menteri Perhubungan, pelayanan trasnportasi
darat di masyarakat harus memiliki perubahan fundamental. “ Kita (pemerintah)
tidak ingin hanya terdapat perubahan fisik saja namun ada perubahan pola pikir
(mindset) pada pelayanan transportasi darat. Dengan keterbatasan yang ada,
perubahan tidak dapat serta merta sehingga kita mengundang sektor swasta untuk
ikut mengelola dan nantinya Ditjen Perhubungan Darat akan mengawasi sektor
transportasinya saja. Untuk sektor bisnis lainnya akan diserahkan ke swasta dengan
catatan swasta memiliki konsesi dengan pendampingan dari Kementerian Keuangan,
“ jelas Dirjen Budi. Dirinya menambahkan untuk skema pembiayaan dan kerjasama
dengan sektor swasta tetap dilakukan melalui beauty contest dan proses lelang.Pada kegiatan Invesor Gathering ini menghadirkan narasumber
dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementeian Keuangan, PT PII, dan Otoritas Jasa
Keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders di bidang perbankan,
bidang infrastruktur, konsultan, sistem informasi dan teknologi, dan badan
terkait. (AH/RDL/YSP/HA)
-
Biro Komunikasi dan Informasi Publik
