Berita Umum

Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 5063 View

INVESTASI TRANSPORTASI NASIONAL 2009 BUTUH 283,49 TRILYUN RUPIAH

(Jakarta, 15/07/08) Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 6,2-6,5 persen, Departemen Perhubungan menganggarkan kebutuhan pembiayaan investasi pada sektor transportasi mencapai Rp 283,49 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 5327 View

LARANGAN TERBANG INDONESIA DIBAHAS 10 JULI

(Jakarta, 7/07/08) Mulai 9-11 Juli 2008 mendatang, Komisi Uni Eropa akan mengevaluasi larangan terbang ke wilayahnya bagi maskapai di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melalui agenda itu, diharapkan 27 negara anggota komisi tersebut mau merekomendasikan pembebasan larangan terbang bagi Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 3325 View

PENGUSAHA LOKAL DIHARAPKAN BERPERAN DUKUNG INDUSTRI RANCANG BANGUN PESAWAT

(Jakarta, 7/07/08) Pemerintah mengajak para pengusaha lokal untuk mengambil peran dalam upaya mendorong terjadinya efisiensi dalam pengoperasian dan perawatan dalam industri penerbangan. Yaitu dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan rancang bangun pesawat dan komponennya. Upaya ini diyakni mampu menekan biaya operasi dan perawatan pesawat hingga 30 persen.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jul 2008 3879 View

DEPHUB AKAN NONAKTIFKAN PEGAWAI TERKAIT TENDER KAPAL PATROLI

(Jakarta, 3/07/08) Departemen Perhubungan akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang terkait kasus pengadaan 20 unit kapal patroli yang saat ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (4/7), mengungkapkan, sedikitnya akan ada dua hingga tiga orang pegawai yang akan dinonaktifkan tersebut. Tindakan penonaktifan pegawai itu sendiri tengah disiapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya," jelas Effendi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jul 2008 4781 View

ITJEN DAN BPKP AKAN DILIBATKAN UNTUK AUDIT PROSES TENDER

(Jakarta, 3/7/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal menegaskan pihaknya akan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Dephub dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengusutan terhadap prosedur tender pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tengah disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Jul 2008 4252 View

MENHUB : TIDAK ADA YANG DITUTUP-TUTUPI

(Jakarta, 2 Juli 2008) Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan memfasilitasi lembaga tersebut terkait dugaan kasus suap dalam proyek pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Jun 2008 4454 View

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN EKONOMI SEGERA MENGALAMI PENYESUAIAN

(Jakarta, 27/06/08) Tarif angkutan penyeberangan antarpulau kelas ekonomi antara akan mengalami penyesuaian sebesar 5-13 persen mulai awal Juli 2008. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar menjelaskan, langkah ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk menutup biaya pokok .

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Jun 2008 5037 View

SEKTOR PELAYARAN DIMAKLUTMATKAN UNTUK BERSIAGA

(Jakarta, 25/08/09) Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan maklumat pelayaran, terkait kondisi cuaca yang tidak menentu. Segenap pihak terkait operasi pelayaran diistruksikan untuk bersiaga menghadapi kondisi tersebut. Maklumat tersebut telah didistribusikan melalui telegram kepada para administrator pelabuhan (Adpel), petugas navigasi, petugas Search And Rescue (SAR) hingga para nahkoda kapal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik