Baca Selengkapnya
24 May 2007

DEPHUB TINDAKLANJUTI PERINTAH PRESIDEN TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN VOORRIJDER

< p align="justify">Sehubungan dengan perintah Presiden untuk menertibkan penggunaan voorrijder dan sirine Departemen Perhubungan telah mengambil langkah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi seperti Mabes Polri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Pusat Polisi Militer TNI dan Tim Evaluasi Keamanan dan Keselamatan Transportasi. Rapat pertama yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2007 di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghasilkan kesepakatan bahwa dalam jangka pendek perlu disusun kesepakatan tentang penggunaan voorrijder dan sirine yang melibatkan instansi terkait tersebut, sementara untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan atas PP yang mengatur penggunaan voorrijder dan sirine yang saat ini dinilai belum jelas pelaksanaannya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 May 2007

MENHUB DAMPINGI WAKIL PRESIDEN DALAM KUNJUNGAN KE JEPANG

JAKARTA-(Puskompublik 23/5). Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal adalah satu-satunya menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu yang mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kunjungan kerja ke Jepang selama lima hari. Rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Jepang menggunakan penerbangan Garuda Indonesia reguler nomor GA 880 Jakarta-Tokyo Selasa malam pukul 23.45 WIB dilepas Menko Perekonomian Boediono dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 May 2007

Dephub dan Depbudpar Sinergikan Program Untuk Dukung Pariwisata Indonesia

(Puskom Publik, 22 Mei 2007). Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal menyatakan Departemen Perhubungan akan mempercepat pelaksanaan pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara dan Bandara Lombok sehingga mampu beroperasi pada akhir tahun 2009. Dengan beroperasinya kedua bandara tersebut diharapkan akan mendukung program peningkatan pariwisata Indonesia. Pernyataan Menteri Perhubungan tersebut disampaikan kepada pers seusai bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik hari ini Selasa 22 Mei 2007 di Gedung Sapta Pesona. Menteri Perhubungan yang didampingi Sekretaris Jenderal Wendy Aritenang, Dirjen Perhubungan Udara Budhi M. Suyitno dan Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro serta Sesditjen Perhubungan Darat Anton Simbolon dan Sesditjen Perhubungan Laut Ajiph R. Anwar, melakukan pertemuan dan diskusi dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik yang juga didampingi para pejabat eselon I Depbudpar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 May 2007

MENHUB TINJAU PELABUHAN MERAK DAN BOJANEGARA

< p align="justify">(Puskompublik, Jakarta 22/5/07) Menteri Perhubungan, Jusman Safii Djamal dan Sesjen Dephub, Wendy Aritenang, Sabtu 19 Mei 2007 mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten untuk meninjau sarana dan prasarana terutama yang menyangkut fasilitas keselamatan transportasi yang tersedia di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kedatangan kedua pejabat Dephub tersebut di Pelabuhan Merak disambut Direktur Utama PT. ASDP, Sumiarso Sonny yang didampingi oleh Kepala Cabang ASDP Merak, Ichsan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 May 2007

KUNJUNGAN KERJA MENHUB DAN MENEG BUMN KE KUALA NAMU DAN BELAWAN

(Puskompublik, Jakarta 22/5/07) Menteri Perhubungan, Jusman Safii Djamal dan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, Jumat 18 Mei 2007 melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara untuk melihat kesiapan pembangunan Bandara Medan Baru atau yang dikenal dengan Bandara Kuala Namu dan rencana pengembangan Pelabuhan Belawan. Kedatangan kedua menteri tersebut disambut antusias oleh Gubernur Sumatera Utara, Rudolf Pardede dan para pejabat Pemda, baik propinsi maupun kabupaten terkait.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
10 May 2007

TANPA KESELAMATAN TRANSPORTASI AKAN MENJADI BEBAN PEREKONOMIAN

(Puskompublik, Jakarta 9/5/07)Menurunkan angka kecelakaan merupakan salah satu program yang akan diprioritaskan oleh Jusman Syafii Djamal dalam menjalankan tugas Menteri Perhubungan untuk dua setengah tahun ke depan, oleh karena itu road map zero accident akan menjadi fokus perhatian kebijakannya. Namun Menhub juga menjelaskan bahwa zero accident jangan disalah artikan sebagai kondisi tanpa kecelakaan sama sekali. Menurut Menhub zero accident merupakan suatu kondisi zero defence artinya harus dibangun suatu sistem dan culture untuk tidak mentolerir aspek keselamatan, oleh karena itu program-program keselamatan tidak boleh hanya sesaat saja tetapi harus bersifat continues improvement.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 May 2007

Posisi Menhub The Right Man on The Right Place

Nograhany Widhi K. - detikcom Jakarta - Posisi Menteri Perhubungan (Menhub) ditempati oleh seorang profesional dalam bidang transportasi udara, Jusman Syafii Djamal. Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dinilai kalangan profesional tepat menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menhub.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 May 2007

KERJASAMA MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI RI - AUSTRALIA

(Puskompublik 7/05/07) Pemerintah Indonesia dan Australia akan bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan pelayaran di Indonesia. Kerjasama dimaksud berupa paket training dan bantuan teknis selama 3 (tiga) tahun senilai 24 (dua puluh empat) juta dolar AS yang disediakan Pemerintah Australia untuk membantu Indonesia dalam menangani tantangan-tantangan di bidang keselamatan transportasi. Demikian dikatakan Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Transportasi dan Jasa Regional Australia, Mark Vaile.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 May 2007

Dephub Tengah Persiapkan Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkeretaapian

(JAKARTA – Puskompublik). Departemen Perhubungan saat ini telah selesai mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkeretaapian seperti diamanatkan DPR saat disyahkannya Undang-Undang tersebut oleh DPR pada tanggal 28 Maret 2007. RPP tersebut berjumlah 3 RPP sedangkan RPM berjumlah 5 RPM (lihat: daftar RPP dan RPM yang akan dikeluarkan Dephub).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -