Baca Selengkapnya
28 Jul 2008

RI TIDAK AKAN LAKUKAN COUNTER ISOLATION

(Jakarta, 28/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan, Indonesia bisa saja melakukan apa yang dilakukan Uni Eropa. Yaitu memblokade balik maskapai negara-negara anggotanya masuk ke wilayah udara Indonesia, sebagai balasan atas perpanjangan larangan terbang yang terus dilakukan UE terhadap seluruh maskapai Indonesia saat ini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Jul 2008

UE TIDAK LAYAK INTERVENSI TERHADAP ANGGOTA ICAO

(Jakarta, 25/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyatakan bahwa UE tidak layak melakukan intervensi terhadap negara-negara anggota ICAO dengan menjadikan aturan-aturan ICAO sebagai landasan, mengingat UE sebagai satu kesatuan bukanlah anggota ICAO.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Jul 2008

RIAU AIR DILARANG TERBANG MULAI 27 JULI 2008

(Jakarta, 25/07/08) Otoritas Penerbangan Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan udara Departemen Perhubungan, memutuskan untuk membekukan izin terbang (AOC) seluruh pesawat milik maskapai Riau Air Lines (RAL). Alasannya terjadi kekisruhan antara manajemen operasional dan chief pilot sebagai key person, yang berpotensi mempengaruhi aspek keselamatan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Jul 2008

UNI EROPA TIDAK KONSISTEN

(Jakarta, 25/06/08) Uni Eropa dinilai terlalu membabi-buta dalam mengeluarkan larangan terbangnya terhadap Indonesia. Pasalnya, larangan itu tidak terfokus pada maskapai yang pesawatnya menerbangi rute menuju Eropa. Maskapai domestik lain yang tidak pernah dan tidak ingin membuka jalur penerbangan ke wilayah itu juga terkena imbasnya. "Mengapa harus semuanya yang dilarang? Padahal tidak semua maskapai Indonesia mau terbang ke sana. Toh, negara-negara lain juga tidak semuanya dilarang terbang. Afganistan yang sedang perang, misalnya, cuma satu maskapai yang dilarang. Ini, kan, aneh," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan kepada pers di ruang wartawan Dephub, Jumat (25/7).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Jul 2008

RI TIDAK AKAN MEMBUKA HORIZONTAL AGREEMENT DENGAN EU

(Jakarta, 24/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal secara tegas menyatakan RI tidak akan pernah membuka hubungan kerja sama unilateral sektor penerbangan dengan Uni Eropa, selama Uni Eropa tidak mau mencabut larangan terbangnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Jul 2008

MENHUB TEGUR GARUDA DAN BATAVIA

(Jakarta, 24/07/08) Menyusul insiden pecah ban saat landing yang dialami Garuda Indonesia dan Batavia Air yang Rabu kemarin Menhub meminta agar maskapai yang pesawatnya megalami insiden hingga waktu-waktu dekat ini untuk melakukan evaluasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Jul 2008

GARUDA DAN BATAVIA PECAH BAN SAAT LANDING

Jakarta, 23/07/08) Dua pesawat, masing-masing milik Batavia Air dan Garuda Indonesia, mengalami pecah ban saat melakukan pendaratan (landing) di dua tempat berbeda, Rabu (23/7). Pesawat Batavia Air mengalami pecah ban di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka, pada pukul 14.35 WIB. Sementara Garuda, pecah ban saat mendarat di Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin, 17.00 WITA.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Jul 2008

PEMERINTAH BERIKAN KOMPENSASI BAGI MASKAPAI YANG MEMBUKA RUTE BARU

(Jakarta, 23/07/08) Dalam rangka memperluas jaringan pelayanan penerbangan ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang menegaskan kompensasi bagi maskapai pembuka rute baru (virgin route). Kompensasi tersebut berupa jaminan hak terbang tanpa pesaing selama tiga tahun penuh tanpa melalui evaluasi kapasitas.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Jul 2008

PP UU PELAYARAN SELESAI AKHIR TAHUN 2008

(Jakarta, 23/07/08) Pemerintah memastikan akhir tahun ini penyusunan delapan peraturan pemerintah (PP) pendukung Undang-undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran bisa diselesaikan. Seiring dengan itu pihak swasta pun segera dapat menanamkan investasinya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -