Baca Selengkapnya
30 Apr 2015

Modal Dasar Pendirian Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Minimal 25 Miliar

JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Apr 2015

Kemenhub Dorong Penyerapan Anggaran Dipercepat

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2015. Hingga triwulan tahun ini (hingga maret), penyerapan anggaran masih sekitar 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBNP) Kemenhub. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan kepada media di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (22/4).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Apr 2015

Layanan Transportasi Multimoda Harus Diwujudkan

JAKARTA – Rencana Strategis Transportasi Nasional ke depan adalah terwujudnya layanan transportasi multimoda.Transportasi multimoda, berperan sebagai penggerak utama angkutan barang di Indonesia sehingga mampu meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik, regional maupun internasional. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda, Sugihardjo di sela-sela pertemuan forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi yang berlangsung di Hotel Pullman Surabaya City Center, Rabu, (22/4).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Apr 2015

Hadapi MEA 2015, Dituntut Pengembangan Teknologi Transportasi Yang Inovatif

SURABAYA – Unit pelayanan transportasi publik di Indonesia harus dapat inovatif dan mengikuti pesatnya perkembangan transportasi di negara-negara lain, khususnya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Sugihardjo di tengah-tengah pertemuan forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi yang berlangsung di Hotel Pullman Surabaya City Center,Rabu,(22/4).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 Apr 2015

Hasil di Surabaya Disepakati Pada Pertemuan ASEAN Tingkat Menteri

SURABAYA – Hasil-hasil dari pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) ke-29 dan Expert Group Meeting on Cross Border Transport of Passenger (CBTP) yang berlangsung di Surabaya pada 22-23 April 2015 akan direkomendasikan pada pertemuan dengan tingkat yang lebih tinggi, yaitu pertemuan tingkat Pejabat Senior Bidang Transportasi atau Senior Transport Official Meeting (STOM) ataupun Pertemuan tingkat Menteri Bidang transportasi negara-negara ASEAN atau ASEAN Transport Minister Meeting (ATM) di Malaysia November 2015 mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 Apr 2015

Sesjen Kemenhub Buka ASEAN TFWG Ke-29 dan CBTP ke-5 di Surabaya

SURABAYA - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Santoso Eddy Wibowo secara resmi membuka acara forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi pada tingkatan working group yaitu ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) ke-29 dan pertemuan kelompok ahli angkutan lintas perbatasan atau Expert Group Meeting atau Expert Group Meeting on Cross Border Transport of Passenger (CBTP) yang berlangsung di Surabaya, Rabu (22/4).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
21 Apr 2015

Pertemuan ASEAN di Surabaya Bahas Kerjasama Transportasi

SURABAYA - Pertemuan ASEAN Transport Facilitation Working Group (ASEAN TFWG) ke 29 dan Expert Group Meeting on Cross Border Transport of Passenger (CBTP) kembali digelar pada 22-23 April 2015 di Surabaya. Sampai dengan penyelenggaraan ASEAN TFWG yang ke-29, Indonesia telah tiga kali menjadi tuan rumah (sebelumnya di Lombok dan Medan-red).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -