Jakarta, 20/9 (ANTARA) - Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Iskandar Abubakar mengatakan, PT Kereta Api akan mengoperasikan 222 kereta api untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat menjelang dan selama Lebaran.
(Puskompublik, Jakarta 19/09/07) Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Intruksi Dirjen Hubla Nomor: UK.11/30/1/DJPL-07 tanggal 11 September 2007 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2007 di Jakarta dengan tema Peningkatan Pelayanan dan Operasionalisasi Road Map to Zero Accident pada Transportasi Laut.
(Jakarta-Puskompublik, 17/09/2007) Menteri Perhubungan Jusman syafii Djamal mengatakan implementasi arah kebijakan sektor transportasi yang difokuskan pada pemulihan sarana dan prasarana transportasi, reposisi Departemen Perhubungan dalam rangka good governance serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa transportasi, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala antara lain terbatasnya pendanaan dan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam investasi di sektor transportasi.
Jakarta, 17/9 (ANTARA) - Departemen Perhubungan (Dephub) RI menyatakan turut berduka atas tragedi kecelakaan pesawat milik maskapai Thailand One-Two-Go di Phuket, Thailand yang menewaskan 88 orang, pada Minggu petang.
(Puskompublik, Jakarta 13/09/07) Untuk mengantisipasi kenaikan angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H), Ditjen Hubla akan mengerahkan armada angkutan laut sebanyak 528 unit dengan kemampuan angkut sebanyak 3.284.507 orang. Armada yang dipersiapkan tersebut terdiri dari: armada PT. Pelni 23 unit, terdiri armada khusus penumpang 20 unit dan armada Ro-Ro 3 unit, Armada PT. ASDP 1 unit, armada Perintis 53 unit, kapal cepat swasta 31 unit, armada PT. Dharma Lautan Utama 9 unit, armada PT. Prima Vista 9 unit, armada PT. Kapuas Ferry Permai 3 unit, armada PT. Sakti Inti Makmur dan kapal swasta jarak dekat untuk wilayah Riau, Kaltim, Sulut, Sultra dan Maluku Utara sebanyak 416 unit. Sedangkan Kapal milik TNI AL yang diperbantukan sebanyak 4 unit kapal.
Jakarta (Media) : PT Garuda Indonesia mempertimbangkan penambahan 20 armadanya dengan Airbus A – 320 ( A – 320 ) untuk menghadapi persaingan domestic dan regional menjelang liberalisasi udara ASEAN 2008.
Meningkatnya kepadatan permukiman liar disepanjang jejak jalur kereta api, Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menghimbau PT Kereta Api agar melakukan penertiban bangunan liar yang berada di sepanjang maupun di bawah jalur kereta api yang diperkirakan dapat mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Langkah ini perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat dan unit kerja terkait
Dalam rangka meningkatkan pelayanan wisatawan mancanegara ke wilayah Yogyakarta serta pencapaian target nasional kunjungan wisman pada tahun 2007, maka Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada penerbangan nasional untuk melakukan penerbangan rute Kuala Lumpur – Yogyakarta pp. sampai dengan Bulan September 2007.
Menghadapi angkutan lebaran tahun ini PT. Kereta Api (KA) akan mengoperasikan 50 gerbong baru kelas ekonomi. Diharapkan, kecelakaan yang kerap terjadi di kelas ekonomi bisa diminimalkan. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT KA Ronny Wahyudi kepada wartawan seusai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perkeretaapian di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Minggu (9/9) malam. Menurutnya, dari 50 gerbong, 40 unit diantarya merupakan bantuan pemerintah sedangkan sisanya dibeli PT KA.
(Puskompublik, Jakarta 04/09/2007) Menko Bidang Perekonomian Budiono pada hari Rabu 5 September 2007 pukul 09.00 dijadwalkan akan membuka sekaligus menyampaikan keynote addres pada Rapat Kerja (Raker) Departemen Perhubungan Tahun 2007, yang diselenggarakan di Ruang Mataram Kantor Departemen Perhubungan Jl Merdeka Barat no 8 Jakarta. Raker dengan tema "Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Melalui Peningkatan Keselamatan Transportasi", akan berlangsung selama 3 hari diikuti oleh segenap unsur Departemen Perhubungan di pusat, daerah dan atase, aparat Dinas Perhubungan, BUMN sektor perhubungan, segenap mitra kerja dan mitra usaha, serta instansi pemerintah departemen maupun non departemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan.