Meski banyak pihak yang mengkritik dan meragukan konsep Pendulum Nusantara namun tidak menyurutkan Kementerian Perhubungan untuk tetap menjalan program ini pada tahun 2013. Karena program ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya biaya logistik sebagaimana yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha.

 

"Sebuah kebijakan ada yang pro dan kontra, itu hal biasa. Itukan dinamikanya. Keberatan dari berbagai pihak kami anggap sebagai masukan jika nantinya diperlukan perbaikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Walaupun demikian konsep Pendulum Nusantara, yang saat ini memasuki tahap persiapan tetap kita jalankan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kemenhub, Bambang S. Ervan di Jakarta, Jumat (11/1).

 

Pernyataan Bambang ini sebagai jawaban atas keragu-raguan sejumlah kalangan bahwa program Pendulum Nusantara yang di usung Kementerian Perhubungan tidak akan memberikan dampak terhadap penurunan ongkos produksi.

 

Kemenhub juga tidak menutup pintu terhadap masukan dari berbagai pihak yang selama ini sebagai pelaku usahanya. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pertemuan antara Kemenhub dengan pihak-pihak yang terkait dengan program ini, seperti  Indonesian National Ship Owners Association (INSA). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta para pelaku usaha lainnya. 

 

‘’Kami mengharapkan agar semua pihak memahami terlehih dahulu konsep Pendulum Nusantara, karena ini merupakan bagian dari persiapan dari upaya pemerintah menekan biaya logistik yang saat ini menjadi keluhan berbagai pihak,’’ pintanya. 

 

Terkait prasarana pendukung mulai dari pelabuhan, akses menuju pelabuhan dan juga armada yang nanti akan dioperasikan tetap menjadi perhatian dari pihaknya untuk diperbaiki. "Untuk inilah diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti INSA, Pelindo dan pelaku usaha maritim lainnya agar usaha menakan tingginya biaya logistik ini dapat tercapai," katanya.

 

Sedangkan terkait akses menuju pelabuhan yang selama ini dikeluhkan, Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar dapat membantu penyelesaian masalah ini dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera menyelasikan proyek kereta api masuk ke dalam dermaga di pelabuhan Tanjung Priok. 

 

Nantinya angkutan kereta api masuk pelabuhan tidak hanya di Tanjung Priok saja, tapi di Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya) dan Makassar (Sulawesi Selatan). (JO)